Sejarah Jakarta ( 1 )
SEBELUM Batavia berdiri, di bawah tanahnya pernah ada sebuah kota bernama Jayakarta. Lokasinya sekarang kira-kira di daerah The Batavia Hotel hingga ke Jalan Kopi. Karena Sunda Kalapa dulu itu lokasinya kini ada di sekitaran Kalibesar Barat. Kisah tentang Jakarta tak akan bisa lepas dari keberadaan Fatahillah yang pada tahun 1527 berhasil mengenyahkan Pajajaran dan Portugis. Pada tahun itu pula, ia merebut Sunda Kalapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta.
Di tahun 1619 VOC yang dipimpin oleh JP Coen menaklukkan Jayakarta dan membakar kota itu untuk kemudian mendirikan Batavia.
Nugroho Notosusanto dalam sebuah tulisan yang terbit dalam Ketoprak Betawi menulis, tanggal 21 Agustus 1522 Pajajaran dan Portugis membuat perjanjian, di mana Portugis, melalui Fransisco de Sa, diizinkan membangun sebuah benteng di Sunda Kalapa. Pada 1526 de Sa mendapat tugas menggempur Bintan dan dari sana ia mengarah ke selatan hingga bertemu Fatahillah dan kalah.
Lantas siapa itu Fatahillah? Ia berasal dari Pasai dan melarikan diri saat kota itu direbut Portugis. Fatahillah pun mengembara ke Demak. Dari Demak ia tiba di Jawa Barat dan bertemu de Sa di Sunda Kalapa. Bertempur, menang, dan tinggal sebentar di Jayakarta untuk kemudian pergi ke Cirebon dan menetap di sana. Kekuasaan diserahkan kepada Tubagus Angke. Siapa dia, sejarah tak terlalu banyak menyebut siapa Tubagus Angke ini. Dalam penelitian Dinas Museum dan Sejarah tahun 1994 disebutkan, Tubagus Angke masih kemenakan Maulana Bagdad atau Maulana Abdurahman (dalam Babad Banten).
Tubagus Angke dikatakan memiliki putra yang kemudian melanjutkan kekuasaan di Jayakarta. Nama sang putra adalah Pangeran Jakarta Wijayakrama. Pangeran Wijayakrama inilah yang kemudian takluk pada pasukan VOC di bawah JP Coen. Coen kemudian membakar kota Jayakarta dan membangun Batavia di atas reruntuhannya.
Pangeran Jakarta Wijayakrama diperkirakan mulai memerintah pada 1596 karena dalam salah satu sumber Belanda disebutkan, raja Jayakarta di kala itu sudah tua – maksudnya Tubagus Angke. Di seputaran waktu itu diperkirakan kekuasaan sudah diserahkan kepada Pangeran Jakarta.
Pada 1610 Wijayakrama membuat perjanjian dengan Pieter Both, gubernur jenderal, yang isinya antara lain, orang Belanda yang datang ke Jayakarta boleh berdagang; orang Belanda boleh membangun loji untuk tempat dagangan mereka; orang Belanda boleh mengambil kayu dari pulau-pulau untuk membuat kapal; cukai barang diserahkan ke Raja Jakarta.
Namun lama kelamaan hubungan itu makin tak harmonis hingga tiba JP Coen di Jayakarta. Perselisihan itu berbuntut perang pada 1618 dan akhirnya pada 1619 Jayakarta berhasil direbut Coen.
Kisah tersebut di atas agak sulit didapat, kalaupun ada, informasinya berbeda dengan bahasa yang tak teratur, pula. Demikian pula informasi tentang bagaimana wajah Fatahillah, misalnya.
Terlebih lagi di Museum Sejarah Jakarta (MSJ), yang memamerkan sejarah Jakarta sejak masa pra sejarah hingga masa kolonial, ternyata tak ditemukan periode Jayakarta semasa Fatahillah. Periode itu sepertinya hilang sehingga cerita melompat dari zaman pra sejarah, Hindu, langsung Batavia di bawah JP Coen (kolonial). Tak lengkap bicara sejarah Jakarta tanpa menyebut Fatahillah. Periode sekitar satu abad hilang. Padahal inti sejarah Jakarta adalah dimulainya Jayakarta sebagai embrio Jakarta.
Sejarah Jakarta ( 2 )
Sebuah keputusan bersejarah yang dicetuskan pada tahun 1928 yaitu itu Sumpah Pemuda berisi tiga buah butir pernyataan , yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan : Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah lagi menjadi Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1949. Pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan negara sahabat. Perkembangan yang cepat memerlukan sebuah rencana induk untuk mengatur pertumbuhan kota Jakarta. Sejak tahun 1966, Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern. Kekayaan budaya berikut pertumbuhannya yang dinamis merupakan sumbangan penting bagi Jakarta menjadi salah satu metropolitan terkemuka pada abad ke-21.
- Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran.
- 22 Juni 1527 oleh Fatahilah, diganti nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956).
- 4 Maret 1621 oleh Belanda untuk pertama kali bentuk pemerintah kota bernama Stad Batavia.
- 1 April 1905 berubah nama menjadi 'Gemeente Batavia'.
- 8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
- 8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakarta Toko Betsu Shi.
- September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
- 20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan. Pre Federal berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
- 24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praj'a Jakarta.
- 18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan Kota Praja Djakarta Raya.
- Tahun 1961 dengan PP No. 2 tahun 1961 jo UU No. 2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
- 31 Agustus 1964 dengan UU No. 10 tahun 1964 dinyatakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.
- Tahun1999, melalaui uu no 34 tahun 1999 tentang pemerintah provinsi daerah khusus ibukota negara republik Indonesia Jakarta, sebutan pemerintah daerah berubah menjadi pemerintah provinsi dki Jakarta, dengan otoniminya tetap berada ditingkat provinsi dan bukan pada wilyah kota, selain itu wiolyah dki Jakarta dibagi menjadi 6 ( 5 wilayah kotamadya dan satu kabupaten administrative kepulauan seribu)
- Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
0 komentar